HUMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

2012-02-12T10:09:00.002+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

SOTK Dinkes Jateng Prov 6 Peb 2012

2012-02-12T07:09:00.002+07:00

Semarang, 6 Pebruari 2012
Dinas Kesehatan mempunyai Pejabat yang baru

Klik Gambar jika ingin perbesar

SOTK Dinkes Prov Jateng 5 Oktober 2011

2011-10-08T22:49:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Sertijab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

2011-10-08T22:43:00.002+07:00

Semarang, 5 Oktober 2011

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr. Anung Sugihantono, M.Kes mengganti Kepala Dinas Kesehtan yang lama Dr.Mardiatmo,Sp.Rad yang telah memasuki masa purna tugas.

Klik Gambar jika ingin perbesar

Purna Tugas Kadinkes Prov Jawa Tengah - Dr.Mardiatmo,Sp.Rad

2011-10-03T19:48:00.003+07:00

29 September 2011
Karyawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berfoto bersama Kadinkes Dr. Mardiatmo,Sp.Rad
dalam rangka mengakhiri tugas memimpin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dari 11 Januari 2010 hingga 1 Oktober 2011.

Klik Gambar jika ingin perbesar

Kunjungan Menkes RI ke RS OEN Surakarta

2011-09-28T13:13:00.003+07:00

Surakarta, 26 September 2011
Kunjungan Menkes RI Ke RS OEN Kandangsapi Surakarta dalam rangka mengunjungi korban Ledadan Bom Bunuh Diri di Gereja Surakarta. Dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan RI memberikan bingkisan buah kepada 14 pasien yang terkena ledakan yang dirawat di RS OEN Tersebut

Klik Gambar jika ingin perbesar

RAKERKESDA 2011

2011-09-28T10:26:00.003+07:00

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan di Surakarta.
Undangan dihadiri oleh Dinas Kesehatan se Jawa Tengah, UPT dan unsur kesehatan di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam Rakerkesda tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ikut hadir dalam rangka Penanda tanganan kerjasama bidang kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Klik Gambar jika ingin perbesar

PEMBERIAN SK KENAIKAN PANGKAT & TALI ASIH

2011-09-26T07:17:00.003+07:00

Semarang, 26 September 2011

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Poedjo Prasetyo, MS dalam Upacara Luar Biasa hari Senin memberikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat kepada PNS di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Sekertaris dalam kesempatan tersebut juga memberikan tali asih kepada 3 PNS yang telah purna tugas.

Klik Gambar jika ingin perbesar

KUNKER MENKES RI DI JAWA TENGAH

2011-09-16T04:57:00.004+07:00

Semarang, 14 September 2011

Menteri Kesehatan RI Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH.DrPh melakukan serangkaian Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Tengah.
Hari pertama (14 September 2011) Menkes meresmikan sekaligus membuka pameran Dunia Vektor dan Reservoir Penyakit di Balai P2B2 (dulu BPVRP) Salatiga, dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Posyandu Plamboyan di Desa Pendem Legok Argomulya Salatiga dan Pabrik Kosmetik "Unza Vitalis" di Salatiga. Menkes RI melanjutkan kunjungan kerja di Boyolali mengunjungi instalasi air bersih (proyek Depkes dan PU). Dalam kunjungan ke Boyolali Menkes RI bertajuk Deklarasi Open Decefation Free (ODF) beramah tamah dengan penduduk sekitar penerima bantuan proyek ODF.
Kunjungan hari ke 2 dilaksanakan di Pasar Bunder Sragen dan RSUD Sragen. Di Kabupaten Sragen, Menkes RI mengunjungi Pasar Bersih dan pengolahan sampah organik bantuan dari Kemenkes RI. Dalam Kunjungan di Kab. Sragen Menkes RI melalui Radio Pasar berpesan agar kebersihan pasar di jaga.

Klik Gambar jika ingin perbesar

SERTIJAB ESELON III & IV DINKES PROV JATENG

2011-09-13T15:38:00.002+07:00

Sejumlah Pejabat Eselon III & IV dilantik di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Klik Gambar jika ingin perbesar

Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke 66 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

2011-08-17T08:33:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Pasar Murah Dinkes Prov Jateng

2011-08-15T10:39:00.002+07:00

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berencana akan mengadakan kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 H.
Pasar murah di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah rencana akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011.

Klik Gambar jika ingin perbesar

HARI KELUARGA & ANAK NASIONAL JAWA TENGAH

2011-07-11T11:18:00.002+07:00

Taman Balekambang, Surakarta, 1 Juli 2011

Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional diperingati di Kota Surakarta untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Dalam peringatan tersebut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan Linda Agung Gumelar, Gubernur Jawa Tengah H.Bibit Waluyo, Walikota Surakarta Joko Widodo.
Peringatan diawali dengan penanaman bibit tanaman buah di Taman Balekambang oleh Anak-anak dari Seluruh Indonesia dengan penanaman simbolis oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan.
Pada peringatan tersebut Gubernur Jawa Tengah memberikan Piagam dan hadiah bagi penerima yang berprestasi meningkatkan potensi Jawa Tengah

Klik Gambar jika ingin perbesar

HARI TB SEDUNIA APRIL 2011

2011-04-15T07:46:00.002+07:00

GRAND OPENING RS.KEN SARAS UNGARAN

2011-03-23T09:02:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

RAPAT KOORDINASI DINKES PROV JATENG DENGAN DINKES KOTA SEMARANG TENTANG PENANGANAN DBD DI KOTA SEMARANG

2011-03-23T08:42:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

KEGIATAN DONOR DARAH PMI KOTA SEMARANG DI DINKES PROV JATENG

2011-02-16T10:00:00.005+07:00

Pada tanggal 16 Februari 2011 bertempat di Lantai 1 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah diadakan kegiatan Donor Darah yang dilakukan rutin setiap 3 bulan sekali oleh Tim PMI Kota Semarang yang diantaranya seorang dokter yang bernama Dr.Riana dalam rangka upaya pemenuhan persediaan darah di UTDC PMI Kota Semarang yang saat ini masih mencapai 100-150 kantong setiap harinya, sedangkan UTDC PMI Kota Semarang harus mempunyai persediaan darah sebanyak 200-250 kantong setiap harinya. Saat pelaksanaannya, kegiatan Donor Darah ini hanya diikuti oleh karyawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang telah memenuhi syarat Donor Darah dan telah melewati prosedur-prosedur yang ditentukan saat akan melakukan Donor Darah, seperti yang dikatakan oleh salah seorang Tim PMI Kota Semarang bahwa bagi pendonor yang ingin mendonorkan darahnya harus melalui tahap pemeriksaan dan seleksi agar darah yang didonorkan benar-benar memenuhi syarat. Dengan diadakannya kegiatan Donor Darah rutin ini diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi darah kepada UTDC PMI Kota Semarang.
Klik Gambar jika ingin perbesar

PENYERAHAN BUS MAMMOGRAFI

2011-02-02T08:32:00.002+07:00

Semarang, 1 Februari 2011
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Dr.Mardiatmo,Sp.Rad) menyerahkan Bus Mammografi kepada Direktur RSUD Dr.Moewardi (Drg.Basuki) di Semarang. Dalam penyerahan tersebut disaksikan oleh Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan RSUD Dr.Mawardi.
Klik Gambar jika ingin perbesar

PENANDATANGANAN KERJASAMA JAMKESDA

2011-01-27T12:48:00.003+07:00

Semarang, 26 Januari 2011

Rabu (26/01) bertempat di Aula Mawar Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr. Mardiatmo, Sp.Rad menandatangani Perjanjian Kerjasama Jamkesda Provinsi Jawa Tengah dengan 5 Kabupaten/Kota Penyelenggara Jamkesda ( Kab. Purbalingga, Kab. Tegal, Kab. Rembang, Kota Pekalongan, Kota Surakarta ) dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan ( RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, RSUP dr. Kariadi Semarang, RSJP Dr. Suroyo Magelang, RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo Purwokerto, RSOP Dr. Soeharso Surakarta, RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang, RSUD Tugurejo Semarang, RSUD Dr. Moewardi Surakarta, RSJD Surakarta ).

Klik Gambar jika ingin perbesar

KUNJUNGAN KE WALIKOTA SEMARANG

2011-01-27T12:43:00.003+07:00

Semarang, 26 Januari 2011
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta para Pejabat Struktural ( Kabid Bindal K2PK, Kabid Bindal P2L, Kabid Bindal Yankes, Kasi Pemberdayaan ) dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang beserta para Pejabat Struktural, Rabu (26/01) melakukan audiensi ke Walikota Semarang dalam rangka upaya penurunan angka Demam Berdarah di Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Kadinkes Prov. Jateng mengharapkan adanya kebijakan Walikota Semarang terkait dengan tingginya angka DBD di Kota Semarang. Walikota Semarang akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dan memerintahkan kepada Kadinkes Kota Semarang untuk segera menyusun langka-langkah strategik untuk menurunkan angka kesakitan DB dan melibatkan seluruh komponen Pemkot Semarang untuk melakukan gerakan PSN plus Penyikatan.
Klik Gambar jika ingin perbesar

SOTK Dinkes Prov Jateng

2011-01-15T15:11:00.001+07:00

12 Januari 2011
Klik Gambar jika ingin perbesar

Bantuan Rehabilitasi Korban Merapi Di Kab. Klaten

2011-01-14T06:09:00.004+07:00

Klaten, 13 Januari 2011
Klik Gambar jika ingin perbesar

Serah Terima Jabatan Dinkes Prov Jateng

2011-01-12T17:50:00.004+07:00

Semarang, 12 Januari 2011

Upacara serah terima jabatan di Dinkes Prov Jateng berlangsung hikmad. Terjadi beberapa perubahan pejabat. Kepala Dinkes Prov Jateng menyampaikan bahwa sebagai PNS siap menjabat dimana saja. Pejabat yang ditempatkan bukan didasarkan pada suka atau tidak suka namun lebih ditekankan kepada Karakter Kepemimpinan seorang pejabat.

Klik Gambar jika ingin perbesar

Pertemuan Sosialisasi PP 53 Tahun 2010 Dinkes Prov Jateng

2011-01-12T17:22:00.003+07:00

Semarang, 28 Desember 2010

Lebih dari 300 orang PNS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mendapat sosialisasi Peraturan Disiplin PNS yang baru No. 53 tahun 2010. Hadir Pembicara dari BKD Provinsi Jateng, Satpol PP Prov. Jateng.

Klik Gambar jika ingin perbesar

PELATIHAN E-PROCUREMENT

2010-12-19T06:04:00.002+07:00

Badan Diklat Prov Jateng, 17-18 Desember 2010

Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis mengikuti pelatihan Electronic Procurement.
Pelatihan diikuti Oleh Pejabat Struktural dan pemegang program terkait pengadaan barang.
Pelatihan dalam rangka penerapan sosialisasi Perpres 54 tahun 2010 tentang perubahan Keppres 80 tentang pengadaan barang jasa.
Pada tanggal 18 Desember 2010 dilaksanakan pelatihan oleh LPSE di laboratorium komputer Badan Diklat.

AKPER PEMPROV TERIMA CITRA PELAYANAN PRIMA

2010-12-19T05:52:00.002+07:00

AKPER Pemprov Jateng Terima Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima Tingkat Pratama Tahun 2010 Kepada Akademi Keperawatan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokratsi atas Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan

Klik Gambar jika ingin perbesar

RAKERKESDA

2010-12-16T20:44:00.001+07:00

Surakarta 14-15 Desember 2010
Klik Gambar jika ingin perbesar

RAKERKESDA

2010-12-14T17:34:00.002+07:00

Desember 14 - 15 Des 2010

Klik Gambar jika ingin perbesar

RAKERKESDA PROV JATENG

2010-12-14T11:41:00.002+07:00

Surakarta, 14 - 15 Desember 2010

Klik Gambar jika ingin perbesar

UPACARA HUT KORPRI DINKES PROV JATENG

2010-11-29T07:51:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

KUNKER KADINKES PROV JTG KE GUDANG TBK AJI & AKPER

2010-11-25T15:05:00.002+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Sambutan Presiden RI Hari Korpri 2010

2010-11-25T14:40:00.003+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Lanjutan Sambutan Presiden RI pada HUT 39 KORPRI th 2010

2010-11-25T14:08:00.003+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

BANTUAN MERAPI DI BOYOLALI II

2010-11-06T17:58:00.003+07:00

Abu vulkanik komposisinya SI 02/Sillika, mirip bahan industri kaca merupakan glass hard yg sangat halus, jika dilihat dengan mikroskop tepi dan ujung ujungnya runcing, jika terhirup akan merobek jaringan paru, jika terkena mata akan merusak lensa dan jaringan mata.
Tips :
Jangan menghidupkan wiper tanpa air, mengelap cap mobil sebaiknya diguyur air dahulu karena cat dan kaca mobil bisa tergores.
Selain masker dan kacamata yg dipakai saat keluar rumah juga perbanyak minum air putih
Semoga Bermanfaat.

Klik Gambar jika ingin perbesar

BANTUAN MERAPI DI BOYOLALI

2010-11-06T17:39:00.005+07:00

Boyolali, 6 November 2010

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, memberikan bantuan untuk merapi yang dipimpin oleh Sekretaris Dinkes Prov. Jateng (Bp. Indro Darmadji, SKM, M.Kes)

Kepala DKK Boyolali menyampaikan bahwa 32.500 pengungsi, 53 titik pengungsian, 13 ribu di rumah rumah penduduk.
DKK Boyolali tidak mampu untuk mengisi tenaga di semua titik pengungsian. Dibuat rotasi dengan melihat korban dan pengungsian yg membutuhkan.
Di atas 500 jiwa pengunsian dibuat posko kesehatan tetap, seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta didayagunakan.
Karena secara geografis, letak boyolali ada yg berdekatan dengan kab. lain maka sangat sulit mencari korban warganya.
Bantuan tenaga dari Mahasiswa Stikes Tlogorejo, Undip, Lamongan, Karanganyar (Dapur Umum)
Bantuan logistik dan obat-obatak PPK 1 ton, Makanan Pengganti ASI (MP Asi) = 1 ton, Masker 1000. Bantuan lain dari BPTPK Jogyakarta berupa Tempat sampah, Ember, Gayung dan 20 doz masker,sedang bantuan lain datang dari Tempo Group berupa 1 ton obat-obatan.
Sementara korban yang dirawat baik rawat jalan maupun rawat inap sudah 61 pasien dan akan terus bertambah.
Kementerian Kesehatan RI mendirikan posko PPK di Yogyakarta dengan diketuai oleh Dirjen Yanmedik Depkes RI dan wakil ketua oleh Ka.Dinkes Prov. Jawa Tengah dan Yogyakarta serta Kepala DKK Boyolali, Magelang, Klaten dan Kadinkes yang terkena bencana merapi.
Para Relawan yang akan membantu dihimbau membawa sarana, prasarana dan logistik sendiri.

Klik Gambar jika ingin perbesar

Sertijab Eselon IV Dilingkungan Dinkes Prov. Jateng

2010-10-11T16:11:00.002+07:00

11 September 2010
Sertijab dan pisah sambut Struktural Dinkes Prov. Jateng
Klik Gambar jika ingin perbesar

Menteri Kesehatan Tinjau Tragedi Kereta Api Petarukan

2010-10-08T22:09:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Hari Kesaktian Pancasila

2010-10-01T10:12:00.002+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

PASAR MURAH DINKES PROV JATENG

2010-09-07T08:39:00.003+07:00

Semarang, Senin 6 September 2010
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengadakan Pasar Murah Lebaran 1431 H. Pasar murah dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr. Mardiatmo, Sp.Rad didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kesehatan. Pasar Murah ini diikuti oleh 80 stan dan menyediakan berbagai macam kebutuhan lebaran diantaranya sembako, pakaian/busana, minuman, kue kue, perlengkapan rumah tangga dan makanan siap saji. Pasar murah dikunjungi oleh karyawan Dinas / Badan, karyawan swasta dan masyarakat umum yang berada disekitar jalan Piere Tendean, Jl. Pemuda dan Jl. Imam Bonjol.

Klik Gambar jika ingin perbesar

DINKES PROV JTG MEMPERINGATI HUT RI KE 65

2010-08-18T09:33:00.002+07:00

Semarang, 17 Agustus 2010

Dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke 65, Pejabat Struktural dan Fungsional serta karwayan/i Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan upacara bendera. Dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Dr.Mardiatmo, Sp.Rad)
Dalam acara tersebut dilakukan pemberian piala dan hadiah-hadiah dalam rangka lomba lomba di lingkungan instansi pemerintah seputar jalan pemuda Semarang dimana Dinkes Prov. Jateng merebut juara utama antar SKPD Prov. Jateng seputar jalan Pemuda.

Klik Gambar jika ingin perbesar

WISUDA AKPER PEMPROV JATENG

2010-08-18T09:05:00.003+07:00

Wonosobo, 5 Agustus 2010

AKPER Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mewisuda 94 lulusan
Dalam Wisuda tersebut dihadiri oleh :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Dr.Mardiatmo, Sp.Rad)
Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo
Direktur AKPER Pemprov Jateng Suharsi, SKM,M.Kes
Kepala Bidang Bindal SDK Dinkes Prov Jateng
Struktural dan Para Pengajar Akper
Orangtua/Wali Wisudawan
Para Undangan

Klik Gambar jika ingin perbesar

Kunjungan DPRD Kalsel ke Dinkes Prov Jateng

2010-07-20T12:53:00.000+07:00

Semarang, 20 Juli 2010. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menerima kunjungan tamu dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka studi banding tentang pengelolaan pelayanan kesehatan haji.
Rombongan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diterima oleh Sekretaris Dinkes Prov.Jateng, Indro Darmadji,SKM,M.Kes bertempat di Ruang Anggrek Dinkes Prov. Jateng Lantai II. Beberapa instansi terkait ikut menerima kedatangan tamu tersebut diantaranya Dinas PPAD Prov.Jateng, Kanwil Depag Prov. Jateng dan Dinkes Kota Semarang.
Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan tukar menukar cinderamata oleh Ketua Rombongan DPRD Prov. Kalimantan Selatan dan Sekretaris Dinkes Prov. Jateng, dilanjutkan dengan paparan oleh Sekretaris Dinkes Prov. Jateng dan tanya jawab dari anggota DPRD Prov. Kalimantan Selatan.

Klik Gambar jika ingin perbesar

SOTK Dinkes Prov Jateng

2010-07-14T15:37:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Sertijab Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

2010-07-14T13:23:00.001+07:00

Senin, 12 Juli 2010
Pada hari Senin, 12 Juli 2010 bertempat di Aula Wijayakusuma Dinkes Prov. Jateng, telah dilaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dinkes Prov. Jateng sebagai tindak lanjut dari Pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemprov Jateng oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli 2010 di Gradhika Bhakti Praja.
Sertijab disaksikan oleh Kadinkes Prov.Jateng dr. Mardiatmo, Sp.Rad dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinkes Prov. Jateng dan UPT. Beberapa pejabat baru yang dilantik dan melaksanakan sertijab yaitu dr. Rorry Hartono,Sp.F sebagai Kabid Bindal SDK Dinkes Prov.Jateng; dr. I Gusti Ayu Trimurthi sebagai Kepala BKPM Wil. Semarang; dr. AA Sagung Sri Rika Puniawati sebagai Kepala BKPM Wil. Ambarawa; drg. Enny Budhihastuti sebagai Kasi Pengembangan SDMK Dinkes Prov.Jateng; dr. Ibnu Hidayat sebagai Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Semarang; dr. Sri Purwani Budi Harsana sebagai Kasi Diagnosa,Pengobatan dan Perawatan BKPM wil. Semarang dan dr. Atin Suhesti sebagai Kasi Diagnosa,Pengobatan dan Perawatan BKPM wil.Ambarawa.

Klik Gambar jika ingin perbesar

Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada (Pertihusada) Ke IV Tahun 2010

2010-07-14T13:16:00.000+07:00

Bumi Perkemahan Candra Birawa, Karanggeneng, 6-11 Juli 2010

Klik Gambar jika ingin perbesar

SOTK Dinkes Prov Jateng

2010-07-05T10:58:00.000+07:00

SOTK Dinkes Prov Jateng

Klik Gambar jika ingin perbesar

Rakor Pengelolaan Tenaga PTT Tk. Prov. Jateng

2010-06-22T08:42:00.000+07:00

Salatiga, 20-21 Mei 2010

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Prov.Jateng menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Tenaga PTT Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh Pengelola PTT dari 35 Kab/Kota se Jawa Tengah bertempat di Grand Wahid Salatiga. Rakor dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr.Mardiatmo,SpRad
Rapat membahas keadaan dan kebutuhan akan tenaga Dokter dan Bidan PTT yang masih diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan.
Dalam rapat tersebut dikenalkan pula pelayanan update data Dokter dan Bidan PTT online dari Kementrian Kesehatan Jakarta

Klik Gambar jika ingin perbesar

HARI KEBANGKITAN NASIONAL

2010-05-20T07:12:00.000+07:00

20 Mei 2010

Rakyat Indonesia merayakan hari Kebangkitan Nasional dalam rangka memperingati dan menghormati jasa para Pahlawan Bangsa yang telah memerdekakan negeri ini.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memperingati hari kebangkitan Nasional tersebut dengan melaksanakan Upacara Bendera. Upacara Bendera dipimpim oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mardiatmo, Sp.Rad.

Klik Gambar jika ingin perbesar

Kenaikan Pangkat & Pensiun

2010-05-18T15:26:00.000+07:00

Semarang, 17 Mei 2010
Kepala Dinas Kesehatan di wakilkan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memberikan Surat Kenaikan Pangkat kepada Pegawai di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam upacara luar biasa. Dalam pada itu diberikan pula Surat Pensiun bagi salah satu pegawai yang telah memasuki purna tugas.
Klik Gambar jika ingin perbesar

2010-05-03T07:20:00.000+07:00

25 April 2010
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, merayakan Hari Malaria dengan Apel Pagi Luar Biasa yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mardiatmo, SP.Rad

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T13:20:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T13:16:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T13:11:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T13:03:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T12:57:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T12:42:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T12:37:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T12:26:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T12:20:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

TATA NASKAH PERGUB. JATENG 33 TH 2009

2010-04-05T12:14:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Serah Terima Pengurus Dharma Wanita

2010-04-05T07:47:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Semarang, 18 Maret 2010
Pergantian Pengurus Dharma Wanita Dinkes Prov. Jawa Tengah yang lama 2007-2009 diketuai oleh Ibu Sri Umiyati Hartanto dengan yang baru 2010-2014 diketuai oleh Ibu Endang Widowati Mardiatmo ditandai dengan penyerahan Laporan dan Agenda Kegiatan.

PNS Purna Tugas

2010-04-05T07:39:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Semarang, 5 April 2010
Sekretaris Dinkes Prov.Jateng Bapak Indro Darmadji, SKM, M.Kes dalam Upacara Bendera Luar Biasa menyampaikan penghargaan kepada PNS Dinkes Prov Jateng yang telah memasuki Purna Tugas.

Pakaian Dinas (lanjutan7)

2010-02-09T20:29:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Pakaian Dinas (lanjutan6)

2010-02-09T20:27:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Pakaian Dinas (lanjutan5)

2010-02-09T20:25:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Pakaian Dinas (lanjutan4)

2010-02-09T20:23:00.000+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Pakaian Dinas (lanjutan3)

2010-02-09T20:21:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Pakaian Dinas (lanjutan2)

2010-02-09T20:19:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Pakaian Dinas (lanjutan)

2010-02-09T20:17:00.001+07:00

Klik Gambar jika ingin perbesar

Pakaian Dinas

2010-02-09T19:56:00.000+07:00

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jenis Pakaian Dinas :
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Pakaian Sipil Harian (PSH)
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat
Pakaian Seragam KORPRI
Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik Khas Daerah, dan
Seragam Olah Raga.

Pemakaian Atribut :
Atribut PDH : Lambang Daerah, Papan Nama, dan Tanda Pengenal, Lencana KORPRI.
Atribut PSH : Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.
Atribut PSR : Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.
Atribut PSL : Tanpa Atribut.
Atribut PDL : Lambang Daerah, Papan Nama, dan Tanda Pengenal, Lencana KORPRI Bordir
Atribut Pakaian Seragam Harian LINMAS : Nama Provinsi, Lambang Provinsi Jawa Tengah, Papan Nama, dan Tanda Pengenal, Badge LINMAS, Lokasi Markas LINMAS, Tanda Satuan LINMAS, dan Monogram LINMAS.
Atribut Pakaian Seragam KORPRI : Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.
Pakaian Dinas Tenun Tradisional/Batik Khas Daerah: Lencana KORPRI, Papan Nama, dan Tanda Pengenal.
Seragam Olahraga tanpa atribut.

SERTIJAB KADINKES PROV JATENG

2010-01-22T21:00:00.000+07:00

Semarang, Jumat 8 Januari 2009

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Dr.Mardiatmo, Sp.Rad menggantikan Kepala Dinas Kesehatan yang lama Dr.Hartanto, M.Med yang telah memasuki masa purna tugas.

Acara Pisah sambut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Unit Pelaksana Teknis Dinkes Prov.Jateng dan jajaran kesehatan serta mitra kesehatan yang memberikan ucapan selamat kepada Kepala Dinas Kesehatan yang baru dan memberikan ucapan selamat kepada Kepala Dinas Kesehatan yang lama (Dr.Hartanto,M.Med) karena telah berhasil membawa kemajuan utamanya bidang kesehatan dengan inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan.

Selamat menunaikan tugas di tempat yang baru Dr.Hartanto,M.Med.

Klik Gambar jika ingin perbesar

Kunjungan Kerja Gubernur ke AKPER Pemprov Jateng

2010-01-21T17:08:00.000+07:00

Suwakul,28 Desember 2009

Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo meninjau rehap Gedung Akademi Keperawatan Pemprov.Jawa Tengah yang telah selesai. Dalam kunjungan kerja tersebut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr.Hartanto,M.Med.Sc, Direktur Akper Pemprov. Suharsi,SKM,M.Kes.
Gubernur Jawa Tengah sempat berjabat tangan dengan sejumlah mahasiswa dari Kampus Akper di Suwakul dan Akper Pemprov yang berada di Wonosobo.

HARI SUMPAH PEMUDA

2009-10-29T20:16:00.000+07:00

Semarang, 28 Oktober 2009. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan Upacara Bendera. Upacara dipimpin Oleh Sekretaris dan diikuti oleh seluruh Pejabat Fungsional Khusus dan Umum dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

RAKERKESDA DINKES PROV JATENG

2009-10-21T10:22:00.000+07:00

Surakarta, 19-21 Oktober 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Kerja Kesehatan yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Se Jawa Tengah dan Rumah Sakit Se Jawa Tengah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinkes Prov. Jateng. Dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Walikota Surakarta dan Kepala Dinkes Jateng Prov.
Menghadirkan Nara Sumber dari Departemen Kesehatan, BKD Prov. Jateng (CPNS) dan Dilakukan juga Diskusi.
Rapat membahas Isue-isue masalah Bidang Kesehatan dan Rencana Undang-Undang Kesehatan yang baru (oleh : Prof. Umar Fahmi), CPNS 2009 dan Jamkesmas.

PERTEMUAN JAMKESMAS

2009-10-15T21:00:00.000+07:00

Semarang, Kamis 15 Oktober 2009.
Pertemuan Jamkesmas di Bappeda Prov. Jawa Tengah
Dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se Jawa Tengah serta unsur kesehatan lainnya.

HARI CUCI TANGAN SEDUNIA

2009-10-15T18:22:00.000+07:00

Kamis, 15 Oktober 2009 ditetapkan sebagai hari Cuci Tangan Sedunia.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memperingati hari tersebut dengan menanjurkan seluruh Pegawai nya dengan cuci tangan yang diberikan contoh cuci tangan sebelum dilaksanakan cuci tangan massal.
Dalam kaitannya dengan hari cuci tangan tersebut disebutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah( Dr. Hartanto, M.Med.Sc) bahwa cuci tangan sangat penting sebagai awal menjaga kebersihan terutama sebelum makan.
Simulasi cuci tangan diperagakan oleh Staf P2P Edy Purwanto, MSc.PH

KENAIKAN PANGKAT

2009-10-13T18:07:00.001+07:00

JULI, 17, 2009, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hartanto, M.Med.Sc memberikan surat keputusan penghargaan bagi pejabat struktrual dan pejabat fungsional umum kenaikan pangkat.

PEMBERIAN TALI ASIH PENSIUNAN

2009-10-13T17:59:00.000+07:00

Semarang, Senin, Tanggal 5 Oktober 2009, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Memberikan Tali Asih kepada para staf Dinas Kesehatan yang telah memasuki masa purna tugas. Dalam sambutannya dia menyampaikan rasa terima kasih karna telah menyelesaikan tugas sebagai PNS Dinas Kesehatan dengan baik. Dikatakan bahwa pegawai yang memasuki masa purna tugas adalah telah lulus dengan baik.

LO SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2009-07-04T10:31:00.000+07:00

Surakarta, 26-27 Juni 2009 Subag Umum Kepegawaian mengadakan Learning Organization dengan tujuan mendekatkan dan memkondisikan hubungan kerja yang baik antara staf dan pimpinan.

Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan RI

2009-07-02T23:28:00.000+07:00

Grobogan & Pati 25 Juni 2009. Menteri Kesehatan RI, DR.Dr. Fadilah Supari,SP.Jp dalam kunjungan kerja di Provinsi Jawa Tengah membuka tabliq Akbar RSU Muhammadiyah Gubug, Grobogan dan meresmikan Pembangunan Ruang Rawat Inap VIP & Kelas I RSIA Pati di Pati.
Dalam Kunjungannya didampingi oleh Wakil Bupati Grobogan dan Bupati Pati, Muspida, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan dan Pati.
Dalam Kunjungan kerjanya diberikan pula bantuan alat kesehatan berupa Rontgen untuk RSIA Pati. Dalam sambutannya disebutkan bahwa dana yang diterima untuk Rumah Sakit tidak dikembalikan sepenuhnya ke Pemerintah namun bisa disisakan untuk pembelian alat-alat Rumah Sakit yang membutuhkan tersebut.

SERTIJAB 4 MEI 2009

2009-06-22T14:33:00.000+07:00

Kepala Dinas Kesehatan Melantik Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas KEsehatan Provinsi Jawa Tengah. Pejabat yang dilantik diantaranya :
1. Suharsi, SKM,M.Kes sebagai Direktur Akademi Keperawatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Dien Nur Rosiva, SKM,M.Kes sebagai Kepala Seksi Akademik dan Penelitian Akper Pemprov.
3. Sri Ratna Astuti,SKM,M.Kes sebagai Kepala Seksi JPKM Dinkes Prov.Jateng
Selamat melaksanakan tugas di tempat yang baru.

PENGHARGAAN NAIK PANGKAT & PURNA TUGAS

2009-06-22T14:05:00.000+07:00

Dr. Hartanto Menerima SK Kenaikan Pangkat menjadi Golongan IV/d
Dalam kesempatan tersebut diberikan pula tali asih bagi para karyawan yang telah purna tugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

PERTEMUAN LINTAS BATAS BIDANG KESEHATAN

2009-06-22T13:52:00.000+07:00

Dr. Hartanto, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah membuka pertemuan Lintas Batas di Hotel Lor Inn surakarta pada tanggal 8 Juni 2009. Dalam Pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta dan Kabupaten-kabupaten yang bersebelahan dengan Kabupaten dari Provinsi lain.

2009-05-14T13:45:00.000+07:00

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 60 TAHUN 2007

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
4. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
5. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
6. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2
(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; dan
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL.
(2) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari :
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.
(3) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3
Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4
(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
(2) PDH terdiri dari :
a. PDH Pria :
1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
b. PDH Wanita:
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
3. Sepatu pantovel warna hitam.
c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana ter

Pasal 5
PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f terdiri dari:
a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 6
(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
(2) PSH Pria :
a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.
(3) PSH Wanita :
a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.
(4)PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7
(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
(2) PSR Pria :
a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.
(3) PSR Wanita :
a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
b. Leher berdiri dan terbuka;
c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
d. Kancing lima buah.
(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
(2) PSL pria :
a. Jas warna gelap;
b. Celana panjang warna sama; dan
c. Kemeja dengan dasi.
(3) PSL wanita :
a. Jas warna gelap;
b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
c. Kemeja dengan dasi
(4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9
(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
(2) PDL Pria dan Wanita :
a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
c. Sepatu kulit warna hitam.
(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10
PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11
PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, terdiri dari :
a. PDU Camat dan Lurah Pria:
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
2 Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
3. Sepatu fantovel warna hitam.
c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12
Model Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13
Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
a. Tutup Kepala;
b. Tanda Pangkat;
c. Tanda Jabatan;
d. Lencana KORPRI;
e. Tanda Jasa;
f. Papan Nama;
g. Nama Departemen Dalam Negeri, Nama Pemerintah Provinsi, dan nama Kabupaten/Kota;
h. Lambang Departemen Dalam Negeri;
i. Lambang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 14
Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :
a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15
(1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
(2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
(3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 16
(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
(2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
(3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 17
(1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 18
(1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pita Tanda Jasa;
b. Bintang Tanda Jasa.
(3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
(4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 19
(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan
Kabupaten/Kota

Pasal 20
(1) Nama Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menunjukkan tempat kerja.
(2) Nama Departemen Dalam Negeri dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
(3) Nama Departemen Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
(4) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Provinsi dan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
(5) Nama Pemerintah Kabupaten/Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
(6) Bahan dasar Nama Departemen Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
(7) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

Bagian Kesembilan
Lambang Departemen Dalam Negeri, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 21
(1) Lambang Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
(2) Lambang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(3) Lambang Departemen Dalam Negeri dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
(4) Lambang Departemen Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
(5) Lambang Daerah Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
(6) Lambang Daerah Kabupaten/Kota bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
(7) Bahan dasar Lambang Departemen Dalam Negeri, Lambang Daerah Provinsi dan Lambang Daerah Kabupaten/Kota berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 22
(1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
(2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
(3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23
(1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
(2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24
Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari :
a. Bagian depan :
1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. Lambang Departemen Dalam Negeri atau Lambang Daerah;
3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
b. Bagian Belakang:
1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25
(1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
(2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
b. warna merah untuk pejabat eselon II;
c. warna biru untuk pejabat eselon III;
d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26
Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27
(1) Atribut PDH di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, terdiri atas nama Departemen Dalam Negeri, lambang Departemen Dalam Negeri, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
(2) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kabupaten/Kota, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
(3) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten/Kota, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
(4) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
(5) Atribut PSR hanya papan nama.
(6) PSL tidak memakai atribut.
(7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
(8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 28
(1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
(2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dengan memperhatikan estetika.

Pasal 29
(1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk lingkungan Departemen Dalam Negeri ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
(3) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30
(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dilakukan oleh Pimpinan Komponen atas nama Menteri Dalam Negeri.
(2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Provinsi dilakukan oleh Gubernur.
(3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31
(1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Gubernur untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Provinsi dan Bupati/Walikota untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten/Kota.
(2)Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah pada hari tertentu di Lingkungan Departemen Dalam Negeri di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3)Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah serta pakaian lainnya untuk Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/ Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
H. MARDIYANTO

KADINKES PROV. JATENG MELEPAS 66 DOKTER LULUSAN JATENG

2009-05-14T13:13:00.000+07:00

Sesuai Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan RI Nomor : KP.01.02.1.2.0915 tanggal 20 Maret 2009, pada tanggal 30 Maret 2009 Kadinkes Prov. Jateng telah melepas keberangkatan 66 orang Dokter lulusan Fakultas Kedokteran di Provinsi Jawa Tengah sebagai Dokter PTT Pusat yang akan ditempatkan di daerah terpencil dan sangat terpencil di beberapa Provinsi di luar Jawa bertempat di Aula Wijayakusuma Dinkes Prov. Jateng. Dokter lulusan Jawa Tengah yang diangkat sebagai Dokter PTT periode April 2009 tersebut akan ditempatkan di beberapa Provinsi yaitu, Nanggroe Aceh Darusalam (1), Sumatera Barat (1), Sumatera Selatan (4), Lampung (3), Kep. Bangka Belitung (3), Kep. Riau (1), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (8), Kalimantan Barat (1), Kalimantan Tengah (1), Kalimantan Selatan (8), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (2), Sulawesi Tenggara (7), Maluku (6), Maluku Utara (1),Papua Barat (6) dan Papua (7).
Sejak diumumkan daftar nama Dokter/Dokter Gigi PTT periode April 2009 pada tanggal 20 Maret 2009, Dokter/Dokter Gigi PTT tersebut harus melapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Lulusan mulai tanggal 23 – 25 Maret 2009. Sebelum pemberangkatan ke Provinsi Penugasan, pada tanggal 30 Maret 2009 dilaksanakan Pembekalan dan menerima pengarahan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kesehatan.
Dalam sambutannya, Kadinkes Prov. Jateng dr. HARTANTO, M.Med, Sc menyampaikan bahwa pengangkatan tenaga Dokter sebagai PTT merupakan salah satu upaya pemenuhan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan serta pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama dii daerah terpencil dan sangat terpencil, disamping upaya pemenuhan lain melalui pengangkatan CPNS dengan formasi umum yang baru saja dilaksanakan maupun melalui formasi khusus untuk memenuhi kebutuhan Dokter terutama di daerah rawan bencana sesuai PP nomor 43 tahun 2007. ” Selama menjalankan masa bakti di wilayah penugasan, lakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat secara baik. Tunjukan citra yang baik di masyarakat, jaga etika dalam bermasyarakat serta jaga citra diri Jawa Tengah karena Saudara juga merupakan duta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan jangan lupa jaga citra almamater serta kehormatan profesi Saudara ”, demikian pesan dr. HARTANTO, M.Med, Sc.

Setelah selesai menjalankan masa bakti, diharapkan para Dokter PTT tersebut mempunyai keinginan untuk belajar lagi dan meningkatkan karir serta profesi, salah satunya adalah mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini pemerintah masih sangat kekurangan dokter spesialis, terutama beberapa spesialis tertentu misalnya Anestesi, Radiologi, Paru, Patologi Anatomi, Jantung dsb. Peluang untuk berkembang masih sangat besar dan kesempatan masih sangat penjang.
66 orang Dokter PTT lulusan Jawa Tengah tersebut akan berangkat secara serentak menuju ke Provinsi penugasan pada tanggal 1 April 2009 dan akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Provinsi setempat pada tanggal 2 April 2009 untuk selanjutnya ditempatkan di Kabupaten penugasan oleh Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

45 PNS Dinkes Prov. Jateng Terima SK Kenaikan Pangkat

2009-05-14T09:03:00.000+07:00

SEMARANG – 45 orang PNS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah belum lama ini menerima Surat Keputusan Kenaikan Pangkat periode April 2009. SK Kenaikan Pangkat tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Hartanto,M.Med,Sc pada Upacara Bendera tanggal 17 April 2009 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam amanatnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah berharap agar PNS yang baru saja naik pangkat, dituntut untuk lebih meningkatkan kinerja dan mampu memberikan kontribusi bagi organisasi maupun masyarakat sesuai dengan kompetensi tugas masing-masing.

” Sesuai Panca Prasetya KORPRI yang tadi kita ucapkan, sebagai PNS kita dituntut untuk mengembangkan profesionalisme, dalam pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saudara sebagai seorang PNS, senantiasa harus mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang melekat dalam jabatan kita ” demikian amanat dr.Hartanto.

Pada kesempatan tersebut diserahkan SK Kenaikan Pangkat IV/b untuk 1 orang, pangkat III/d (12 orang), pangkat III/c (12 orang), III/b (15 orang), III/a (3 orang), II/d (1 orang) dan II/c untuk 1 orang.

Peresmian Block Smoking Area di Dinkes Prov. Jateng

2009-05-14T00:03:00.000+07:00

SEMARANG – Belum lama ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr.Hartanto,M.Med,Sc meresmikan penggunaan Block Smoking Area ( ruangan merokok ) di lingkungan kantor Dinkes Prov. Jateng. Peresmian ditandai dengan pengguntingan untaian melati, dilanjutkan dengan peninjauan ruangan merokok. Pembangunan Block Smoking Area ini sebagai salah satu upaya untuk mengamankan masyarakat dari bahaya merokok sesuai PP No. 19 tahun 2003, dimana sarana perkantoran merupakan salah satu tempat Kawasan Tanpa Rokok. Untuk mendukung upaya tersebut, diterbitkan Instruksi Kadinkes Prov. Jateng No. 443.54/2414/4 tentang area bebas asap rokok di lingkungan Dinkes Prov. Jateng dan telah disediakan 3 lokasi Block Smoking Area di lingkungan Dinkes Prov. Jateng yaitu 1 unit di lantai 2 gedung fasilitas umum (Koperasi, Kantin & Poliklinik) serta 2 unit lagi berlokasi di lantai 3 dan lantai 5 gedung kantor Dinkes Prov. Jateng.

Dalam sambutannya, dr.Hartanto mengatakan bahwa konsumsi rokok di Indonesia nomor 5 di dunia, sedangkan jumlah perokok nomor 3 terbanyak di dunia. Ironisnya, masyarakat miskin mengkonsumsi rokok lebih banyak daripada masyarakat kaya dan konsumsi rokok pada masyarakat miskin lebih tinggi 9.1 % dari pendapatan. Persentase ini melebihi pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan, yang seharusnya bisa digunakan untuk mencukupi asupan gizi dan asuransi kesehatan.

” Dengan telah disediakannya Block Smoking Area ini, saya mohon para perokok, baik karyawan maupun tamu di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita hormati hak-hak orang yang bukan perokok maupun para perokok dengan menyatukan tekad agar lingkungan kantor kita menjadi Kawasan Tanpa Rokok, dan khusus bagi para perokok silahkan merokok pada tempat yang telah disediakan ” demikian himbauan dr.Hartanto pada akhir sambutannya.